Penyusunan Rencana Kerjasama antar Kota Dalam Negeri

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia mengandaikan adanya kerjasama antar daerah sesuai dengan pasal 87 UU no 22 tahun 99. Hal ini sangat diperlukan karena pertimbangan efek negatif dan positif dari perkembangan kota Jakarta.