Konflik di Wilayah Pertambangan

Tujuan Kegiatan : Simposium, mencari masukan bagi model ideal penyelesaian konflik di wilayah pertmbangan

Simposium ini sangat padat, penyaji makalah berjumlah 12: Iskandar Zulkarnain, Made Astawa Rai, Arif Siregar, Sonny Keraf, Alex Noerdin, Emilius O. Kleden, Simon Sembiring, Kosim Gandataruna, Boen M. Poernama, Indro Tjahyono, John Strongman, dan Paul Mitchell. \r\n

Intinya simposium ini mengangkat konflik antara tiga institusi: pemerintah, korporasi dan masyarakat. Pada level makro, konflik justru terjadi antara lembaga pemerintah: dephut dan LH dengan pertambangan berkenaan dengan UU 41/1999; serta antara pemerintah pusat dengan daerah. Pada level mikro, konflik terjadi antara korporasi dengan masyarakat lokal dan Pemda. Hasil penelitian LIPI menawarkan solusi yang disebutnya ‘kompromi’ yakni adanya pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah dalam ‘satu atap’ antara pertambangan, kehutanan dan LH. Sementara pada tingkat mikro, program CSR dan CD merupakan salah satu metode bagi penyelesaian konflik. \r\n

Simposium ini cukup baik, para peserta berasal dari beragam latar-belakang: praktisi (IMA), LSM, peneliti, pemerintah (pertambangan, kehutanan), serta kalangan pengusaha (pekerja tambang).

Namun pengembangan model penyelesaian konflik yang generik tunggal kiranya sulit diterapkan karena kasus-kasus konflik selain ada kesamaanya, juga banyak perbedaannya. Karenanya pengembangan model resolusi sebaiknya dibuat dalam sejumlah varian, tergantung pada sebab, seting, dinamika konflik, kepentingan stakeholder dst. Secara umum simposium ini berjalan baik, sebagai media sosialisasi, namun untuk mencari model resolusi perlu waktu dan kerja lebih panjang.