Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang mendapat perhatian luas dari publik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses makanan bergizi bagi siswa sekaligus mendukung kesehatan dan proses belajar di sekolah. Namun, bagaimana implementasinya di lapangan?

Riset yang dilakukan oleh Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi FISIP Universitas Indonesia pada Oktober–Desember 2025 mengevaluasi pelaksanaan MBG di lima daerah: Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini melibatkan 1.267 responden dari 30 sekolah melalui metode mixed methods, yang menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara mendalam dengan siswa, guru, orang tua, serta pengelola dapur program MBG .

Temuan Utama

Penelitian menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi manfaat yang signifikan, terutama bagi siswa dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Banyak siswa mengaku terbantu karena program ini menyediakan akses makanan bergizi, mengurangi risiko datang ke sekolah tanpa sarapan, serta menciptakan pengalaman makan bersama yang menyenangkan di lingkungan sekolah.

Namun, riset ini juga menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi program.

Pertama, dari sisi proses perencanaan masih bersifat sangat terpusat dan minim pelibatan pemerintah daerah maupun pihak sekolah dalam tahap awal perencanaan. Penentuan penerima manfaat dan pengelolaan operasional program sebagian besar mengikuti struktur komando yang hierarkis dari pusat.

Kedua, pada aspek tata kelola dan distribusi, banyak sekolah menghadapi kendala operasional, terutama keterlambatan pengiriman makanan dari dapur program. Hanya sekitar separuh responden yang menilai pengiriman makanan dilakukan tepat waktu. Selain itu, cakupan distribusi yang luas serta variasi jadwal penerima manfaat juga menambah kompleksitas dalam penyaluran makanan.

Ketiga, dari sisi penerima manfaat, data menunjukkan bahwa program ini paling dirasakan manfaatnya oleh siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih rendah. Sebagian besar siswa dari kelompok ini selalu menghabiskan makanan yang diberikan, sementara hampir separuh siswa dalam penelitian ini juga mengaku jarang atau tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah.

Keempat, implementasi MBG juga menimbulkan disrupsi terhadap kegiatan belajar mengajar. Ketidakpastian waktu distribusi makanan membuat sebagian siswa kehilangan fokus dalam pembelajaran saat menunggu makanan tiba. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan juga menghadapi tambahan beban kerja untuk mengatur pembagian makanan dan mendampingi siswa saat makan.

Kelima, dari sisi kualitas layanan, beberapa tantangan juga ditemukan, seperti suhu makanan yang tidak konsisten saat diterima siswa, variasi menu yang kurang diminati, serta adanya keluhan kesehatan ringan setelah mengonsumsi makanan program pada sebagian kecil responden.

Menuju Perbaikan Implementasi Program

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan gizi siswa dan membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan anak. Namun, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, diperlukan sejumlah perbaikan dalam desain kebijakan, tata kelola distribusi, penentuan prioritas penerima manfaat, serta peningkatan kualitas layanan makanan.

Riset ini juga menekankan pentingnya pelibatan sekolah dan pemerintah daerah secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta perlunya sistem pengawasan mutu pangan yang lebih kuat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi siswa.

Dengan perbaikan tata kelola dan desain kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan, program MBG berpotensi menjadi salah satu intervensi penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia.

Untuk membaca dokumen lengkap Temuan Utama Penelitian, silakan mengakses laporan ringkasan eksekutif melalui tautan berikut: bit.ly/TemuanUtamaEvaluasiMBG